Sabtu, 28 Januari 2017 16:49 WITA

Dua Rekomendasi Sri Rahmi untuk BPJS Kesehatan

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Mulyadi Abdillah
Dua Rekomendasi Sri Rahmi untuk BPJS Kesehatan
Sri Rahmi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi memberikan 2 rekomendasi yang dianggap penting buat BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan saat berdialog dengan sejumlah masyarakat, dari dapil A Makassar, meliputi Kecamatan Tamalate, Mariso, Mamajang, Rappocini, Ujungpandang, Makassar, Tallo, Bontoala, Wajo, Ujungtanah, di Hotel Rosalina, pada Sabtu (28/1/2017).

Pertama, dia menyatakan, dari informasi yang diterima dari pihak BPJS, mestinya dana iuran yang tidak terpakai, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan. Kebijakan tersebut, harus disertai dengan informasi dan target pencapaian program.

"Contohnya, tadi pihak BPJS menyampaikan bahwa baru-baru ini mereka membuat program pupsmear gratis bagi perempuan usia 30 tahun keatas dengan menggandeng Prodia sebagai mitra," paparnya.

Tapi, lanjut politikus PKS ini, program tersebut tidak banyak yang tahu. Untuk itu, dia meminta kepada pihak BPJS untuk menyampaikan ke masyarakat yang menjadi target program, melalui operator seluler. 

Dua Rekomendasi Sri Rahmi untuk BPJS Kesehatan

Kedua, sambung Sri, yakni perihal regulasi yang mengatur BPJS. Permenkes No 64 Tahun 2016, yang mengatur soal selisih rumah sakit untuk pelayanan kelas I, II, III dan VIP, dikatakan Sri, mesti diberlakukan oleh manajemen rumah sakit.

loading...

"Selama ini, jika masyarakat mengambil kelas VIP, maka seluruh pelayanan rumah sakit (tarif operasi dll) akan dinaikkan sesuai kelas VIP. Padahal pelayanan yang berbeda hanya di akomodasi pasien. Permenkes 64 tahun 2016 ini mendorong agar manajemen rumah sakit hanya mengenakan selisih kenaikan biaya akomodasi ke pasien. Ini yang belum diberlakukan manajemen rumah sakit," tegasnya.

Makanya, lanjut Ketua Bapilu PKS Sulsel ini mengimbau, BPJS ke depan mesti gesit untuk berbenah dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"BPJS baru berusia 3 tahun, masih muda dan masih harus berbenah. Dan mari kita mambantu BPJS agar bisa lebih baik melayani jaminan kesehatan kita," pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, yakni Supratman (Kepala Unit Kepesertaan BPJS Kota Makassar) dan Ustadz A Baso Ibrahim (Ketua Ikadi Makassar). Hadir pula sejumlah politikus PKS dalam dialog tersebut.

Sementara, Ustadz Hadi menyampaikan BPJS dalam perspektif syariah. Dia menyatakan, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa BPJS haram atau halal. 

"Dalam kondisi daruri, ummat butuh jaminan kesehatan, membuat BPJS diperlukan. Sembari terus memperbaiki sistemnya agar tidak masuk kategori riba," demikian Hadi.

Loading...
Loading...