Senin, 09 Januari 2017 20:27 WITA

DPR RI Akan Bahas Pemkab Gowa Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Editor: Sulaiman Abdul Karim
DPR RI Akan Bahas Pemkab Gowa Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menerima kunjungan Anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, Senin (9/1/2017). Foto: Samsul Bahri.

RAKYATKU.COM, GOWA - Anggota DPR-RI Komisi IX, Aliyah Mustika Ilham bertandang ke Kantor Bupati Gowa, Senin (9/1/2017). Aliyah datang menanyakan langsung keluarnya Pemkab Gowa dari kepesertaan integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Kami ingin mengetahui langsung apa alasannya. Karena cenderung akan diikuti daerah lain," ujar istri mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin ini. 

Sementara itu Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjelaskan secara rinci.

"Apabila kami tetap melanjutkan kerjasama untuk integrasi kepesertaan BPJS, maka anggaran akan ada dobel penganggaran. Padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan diakibatkan pemotongan DAK sebesar Rp220 miliar. Layanan kesehatan gratis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tetap menjadi salah satu prioritas," jelas bupati termuda di kawasan timur indonesia ini.

DPR RI Akan Bahas Pemkab Gowa Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Menurutnya, dengan tidak memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS sejak 1 Januari 2017, maka Pemkab Gowa bisa mengefisiensi anggaran. Apalagi sistem yang digunakan, berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim.

Baca Juga:
*Adnan: Hadiah Tahun Baru, Gugatan BPJS di MK Resmi Diterima
*Terima Tim BPJS Kesehatan, Adnan Ungkap Alasan Putuskan Layanan
*Ketua Komisi IX DPR RI Tunggu Daerah Lainnya Tiru Kabupaten Gowa 

Sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya. Tak hanya itu, premi BPJS yang sama di seluruh Indonesia juga dikritik. Karena tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) di seluruh Indonesia.

"Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional. Berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. Ketika kita menyamaratakan, ada unsur ketidakadilan. UMR di Jawa kan lebih tinggi berbeda dengan di Sulawesi," tambahnya. 

Kehadiran Anggota Komisi IX DPR RI ini turut didampingi Kader Demokrat Sulsel, Airin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid. 

Penjelasan yang disampaikan Adnan ini diapresiasi Aliyah dan akan menjadi bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.